UU No. 15/2011 memperkuat organisasi Bawaslu dengan mengubah Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi, yang berarti mengubah kelembagaan pengawas pemilu provinsi yang tadinya bersifat sementara atau adhoc, menjadi permanen, UU No. 8/2012 menambah wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/20103 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU.

Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Bawaslu Provinsi Gorontalo terbentuk bersamaan dilantiknya Anggota Bawaslu Gorontalo yang dilantik pada tanggal 21 September 2012, dengan Nomor SK : 580-KEP Tahun 2012, SK dari Bawaslu RI. Dengan begitu Bawaslu Provinsi Gorontalo terbentuk tanggal 21 September Tahun 2012.